Selamat Pagi! Selamat kepada PrAbowo-GIbran, yang menurut perhitungan cepat (quick count), meraih kemenangan satu putaran atas pasangan Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin. Kalau berkaca pada beberapa kali pemilu sebelumnya, maka bisa diprediksi bahwa perbedaan antara perhitungan riil KPU dan perhitungan cepat lembaga-lembaga survey tidak akan jauh berbeda. Artinya, susah disangkal PaGi akan menjadi presiden dan wakil presiden kita selama lima tahun ke depan.
Di antara suka cita pendukung Prabowo-Gibran, pendukung dua paslon lainnya secara konsisten, seperti di masa kontestasi, masih mengklaim bahwa pemilu 2024 kali ini penuh kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintahan Joko Widodo. Hal ini tidak perlu dirisaukan secara berlebihan, sementara teknologi digital memberi kita kemungkinan besar untuk bisa melaporkan kecurangan dan mengawasi proses perhitungan suara. Kalau satu jari terpotong, tidak perlu berteriak bahwa satu lengan putus.
Bersama dengan itu banyak para guru-guru besar, aktivis, dan mahasiswa yang memandangnya sebagai kegelapan demokrasi Indonesia. Katanya, kita akan memasuki masa neo-orba dan fase demokrasi ke titik nol. Kita sedang melihat senjakala Demokrasi Indonesia. Pesimis dan was-was.
Pada periode pertama, pemerintahan Joko Widodo memang belum memiliki kekuasaan setebal ini. Namun sejak Prabowo mulai masuk ke dalam pemerintahan dan koalisi pemerintahan semakin gemuk, oposisi hampir tidak berarti. Secara positif pemerintahan dengan mudahnya mengambil berbagai kebijakan yang efektif dalam menangani pandemi Covid-19, tetapi menyusul kemudian pengesahan UU Cipta Kerja dan Omnibus Law dengan mudahnya lolos dari seleksi DPR.
Partai pengusung Joko Widodo, PDIP, juga lebih dahulu bermanuver untuk memperkuat kekuasaan. Mereka terlibat aktif dari memperbesar ambang batas parlemen dan presidensial, sampai diam-diam membiarkan MK merubah aturan agar Gibran bisa memenuhi syarat menjadi wakil presiden. Belakangan PDIP mulai memprotes keras setelah hubungannya dengan presiden Joko Widodo terputus dan Gibran menerima pinangan koalisi Indonesia maju mendampingi Prabowo. Merasa dirugikan, mereka kemudian melawan manuver Joko Widodo dan lingkarannya.
Sebagian besar pengamat politik sudah jauh-jauh hari memprediksi, bahwa Jokowi memainkan faktor kunci dalam kemenangan pilpres kali ini. Tingkat kediterimaan (approval rating) Joko Widodo yang berada di sekitaran 70-80 % mendorong terjadinya migrasi besar-besaran pendukungnya kepada paslon yang didukungnya. Hasilnya adalah jumlah total presentase hitung cepat Prabowo-Gibran di sekitar 57 %. Sekeras apapun kritik para cendekiawan terhadap presiden, hanya sedikit yang mendengarnya. Sebagian besar masih percaya pada Joko Widodo. Faktanya, dalam demokrasi suara cendekiawan setara dengan seorang lulusan SD. Suka tidak suka, jurang menganga antara dunia akademis dan dunia rakyat jelata terlalu lebar. Pikiran dan skala prioritas kepemimpinan akademisi tidak selalu sejalan dengan masyarakat kecil. «Jangan melawan orang yang dianggap baik masyarakat, kamu akan kalah», pesan Korea 80 %, Bambang Pacul.
«Lima tahun ke depan sebagai saat-saat mengkhawatirkan dan gelap bagi bangsa ini», adalah perasan kata-kata dari para cendekiawan dan aktivis yang kecewa dengan hasil suara mayoritas. Kita tentu boleh khawatir dan cemas akan hari esok bangsa ini. Tentu dengan harapan, sejarah bergerak dengan pola dialektis yang tidak mudah diprediksi: Masa kejayaan dan sukacita akan merosot ke masa krisis. Namun krisis yang mencemaskan itu akan mendapatkan sisi resistennya, sehingga akan melahirkan kemungkinan baru.
Siapa yang menyangka Sukarno yang dielu-elukan sebagai penyambung lidah rakyat, karena berbagai proyek mercusuarnya, membawa bangsa kepada krisis ekonomi dan otoritarianisme. Suharto mengambil alih kekuasaannya dan berhasil membawa keluar Indonesia dari krisis, tetapi semakin lama ia menjadi otoriter dan mengulangi kesalahan yang sama seperti pendahulunya. Harapan yang muncul dari presiden kemudian disusul dengan kemorosotan, lantas diganti presiden baru dan demikian seterusnya. Kontinuitas akan disertai dengan perbaikan di sana-sini.
Kita tahu bahwa setiap individu menghasilkan peristiwa dengan tindakannya. Namun setiap peristiwa akan menyatu membentuk suatu sejarah kolektif. Sejarah ini memiliki kekuatan yang besar dan giliran mempengaruhi tindakan setiap individu. Bahkan sejarah turut memungkinkan peristiwa di luar prediksi manusia. Dalam krisis sejarah, akan ada secercah harapan. Tidak ada kejahatan dan keburukan mutlak di dunia ini, sama seperti adalah ilusi meyakini kesempurnaan dalam sejarah bangsa ini.
Dimana lalu kemungkinan itu bisa kita temukan dari peristiwa politik Indonesia hari ini? Pertama dari PDIP dan partai-partai yang mengambil posisi resisten terhadap visi Jokowi yang ada di belakang Prabowo-Gibran. Kalau para resisten itu benar-benar bersedia menjadi oposisi dengan mentalitas korea 100%, yang bernyali mengkritik pemerintah dan mau menemani sebagian masyarakat kecil yang dirugikan oleh proyek strategis pemerintah, kita akan kembali pada titik perimbangan kekuatan politik.
Barangkali tidak akan terlalu tajam perbedaan antara pemerintah dan oposisi soal kebijakan luar negeri menghadapi tantangan geopolitik. Namun perang gagasan akan terjadi di seputaran isu masyarakat kecil yang menjadi korban dari percepatan menjadi negara industri dan transisi ke energi terbarukan. Kalau selama ini hampir tidak ada oposisi yang mengkritisinya, maka nanti pemerintah tidak akan dengan gampangnya membuat kebijakan. Akan tetapi, ini mengandaikan partai-partai lawan mau «menyambut pagi» dengan menjadi oposisi. PDIP, secara khusus, akan mengingat panggilan awal sebagai «korea», yakni berada bersama wong cilik , yang selama mereka berkuasa telah mereka terlantarkan. Partai-partai koalisi di Amin dan Gama mesti «punya gengsi» kalau diajak koalisi.
Namun ada juga kemungkinan lain. Kalaupun koalisi Indonesia Maju akan mengajak kader-kader dari partai-partai dari luar koalisi masuk ke dalam pemerintahan, para legislatif seharusnya dibiarkan leluasa untuk menjadi penyeimbang eksekutif, apapun partainya. Lebih baik lagi, kalau Prabowo, yang memiliki kuasa penuh atas partai Gerindra, memberikan keleluasan bagi kader-kadernya di DPR untuk mengkritik pemerintahannya. DPR perlu menjadi korea-korea yang menyeimbangi kekuasaan pemerintahan PaGi.
Akan tetapi, melihat kualitas DPR-DPR yang bisa dibilang tidak terlalu bisa diharapkan, kita layak untuk meragukan gagasan-gagasan kritis mereka. Alih-alih bisa jadi peran penyeimbang mereka hanya berisikan omongan-omongan acak yang sekedar berbeda dengan pemerintahan eksekutif. Seolah-olah ribut, tetapi tidak jelas tujuannya, malahan cenderung pragmatis. Atau lebih buruk lagi, mereka hanya iya-iya saja pada pemerintah eksekutif.
Terhadap kemungkinan ini, barangkali mereka, tidak semua tentu saja, akan cenderung bergeser untuk mempertebal kekuasaan eksekutif seperti Jokowi di periode kedua. Ini pun tidak sepenuhnya negatif, apabila justru membuat pemerintah eksekutif bisa mewujudkan kebijakannya yang pro-rakyat secara taktis dan strategis. Intinya adalah kekuasaan, setebal apapun, masih digunakan untuk kepentingan semakin banyak warga. Di sini fungsi kritis, suka tidak suka, lantas bertumpu pada kekuasaan masyarakat warga: Aktivisme kelompok cendekiawan, mahasiswa, dan para aktivis yang lebih terbuka dan lebih mendekat pada mayarakat kecil. Jadi pertempuran gagasan akan terjadi antara tingkatan struktur kekuasaan atas melawan struktur kekuasaan warga.
Stabilitas politik, bagaimanapun juga, tetap diperlukan dalam melakukan percepatan kemajuan ekonomi. Namun demokrasi politik tetap harus dijaga, bukan hanya oleh elit kekuasaan, tetapi oleh kekuasaan dan kedaulatan warga. Yang terpenting adalah sikap awas dalam mengkritisi kekuasaan untuk tidak menggunakan polarisasi agama atau identitas-identitas primordial lainnya. Dan pemilu hari ini, polarisasi macam ini tidak lagi banyak berfungsi, kecuali narasi dan ragam interpretasi tentang keadilan.
Selama persatuan warga tetap terjaga dari polarisasi dan selama kekuatan warga tetap aktif mengawasi elit kekuasaan, sejarah bangsa ini masih bisa memungkinkan proses formasi demokrasi khas Indonesia; yang berbeda dari Barat, karena sejarahnya berbeda; yang tidak disusun hanya berdasarkan kepala akademisi tetapi juga menjangkarkan dirinya pada kerinduan dan kecemasan masyarakat.
Mungkin terlalu berlebihan mengatakan negeri ini dalam kegelapan pekat sejauh syarat-syarat yang memungkinkan perimbangan kekuasaan masih terawat. Sejarah masih berdialektika dan masyarakat sedang aktif dalam arusnya. Yang terpenting adalah tidak terjadi polarisasi horisontal. Kita masih bisa menjumpai pagi hari dan berucap selamat pagi untuk Indonesia.
Akan tetapi jika perilaku feodal dan politik dagang sapi partai-partai tidak berubah, bahkan semakin menjadi-jadi, kita secara masuk akal boleh gelisah. Tidak ada selamat pagi Indonesia. Kita memasuki malam gelap.