Korban-korban dalam negara-negara demokrasi biasanya berasal dari sistem yang beroperasi tidak sebagaimana mestinya, alias membusuk, dan seperti benang kusut, teramat sulit untuk dipetakan siapa pelaku utama dan sampingannya. Sedangkan dalam negara-negara totaliter dengan mudah dan gamblang dapat diketahui pelakunya pada mereka yang memegang kekuasaan tunggal dan total. Seperti dalam tubuh organis, jejaring yang membusuk mesti disingkirkan agar tidak menginfeksi jejaring lainnya, demikian juga pembusukan dalam demokrasi dapat dilakukan dengan membuat jejaring sistem yang terinfeksi untuk berhenti beroperasi. Mungkin hanya dengan cara ini, oligarki-oligarki, yang tidak terelakkan muncul dalam sistem politik apa pun yang menjunjung persaingan bebas, dapat dihambat laju operasionalnya.
Pemilu adalah momen krusial bagi para oligarki untuk memulai kembali rutinitas memasuki jejaring-jejaring sistem demokrasi. Pintu masuknya adalah koalisi-koalisi antar partai. Narasi-narasi yang digelontorkan tentang kesejahteraan, kebebasan, dan kemajuan sekedar kelambu penghias di hadapan publik agar kesepakatan-kesepakatan tersembunyi di atas meja makan, di situs-situs bersejarah, bahkan di momen silaturahmi keagamaan tetap terjaga kerahasiaannya. Warga negara sekedar disodorkan kata-kata yang didengar dari mulut para politikus melalui media, tanpa diberi akses tentang motif-motif di baliknya.
Apa yang bisa diharapkan dari suatu sistem demokrasi yang di dalamnya terdiri dari koalisi-koalisi gemuk, figur-figur uzur yang bergandengan tangan dengan pemodal-pemodal lama, dan trias politica yang malas mengoreksi satu sama lain? Demokrasi akan sehat ketika institusi-institusi kekuasaannya saling ribut demi kebaikan substantif, sementara warganya melihat pertengkaran itu secukupnya, tanpa harus mengganggu ikatan sosial dan kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, semakin tenang dan dingin suatu jalannya pemerintahan, semakin mencurigakan. Inilah tanda paling awal dari munculnya keputusan-keputusan dari segelintir orang, dan lantas warga dikorbankan.
Seperti apa persisnya mesin oligarkis bekerja, kita tidak tahu. Kita sebenarnya sekedar berspekulasi dan menghubungkan berbagai peristiwa untuk dibuat kesimpulan yang logis. Semakin kita terkonsentrasi pada obrolan-obrolan manis mereka, sampai ikut terseret dan terbagi-bagi pada tim sukses ini dan itu, bahkan nyaris fanatik, semakin besar legitimasi politik kekuasaan yang mereka dapat. Namun kedaulatan warga semakin tipis, dan celakanya tidak selalu disadari. Sebab kita sudah masuk dalam mesin rutinitas demokrasi, yang sebenarnya sudah membusuk.
Demokrasi adalah sistem yang meyakini bahwa suatu kebenaran dan kebaikan bersama muncul dari diskursus dan perdebatan bersama; dari kesepakatan dan hubungan antara berbagai pihak. Tidak ada kebenaran dari perseorangan atau perkelompokan, kecuali sistem itu hanya seolah-olah demokratis. Kalau di hadapan televisi dan media sosial, warga hanya disuguhkan «pesiar persatean koalisi» para elit, yang saling memuji dan bergandengan tangan; sebaliknya, jarang mendengarkan mereka saling adu debat tentang isu-isu krusial yang menyangkut hidup masyarakat, kita berarti sedang berada dalam krisis. Jejaring-jejaring yang membusuk perlu diberhentikan kerjanya, yakni dengan menunjukkan kedaulatan kita. Pemilu yang semakin mendekat adalah momen yang mesti rakyat ambil alih. Caranya?
Warga mesti merubah cara membaca realitas politik: Mengurangi sebanyak mungkin kecenderungan untuk mudah kagum apalagi mengkultuskan politikus-politikus tertentu. Sebaliknya, pertanyaan-pertanyaan kritis perlu diperbanyak, bahkan kalau ayat-ayat suci yang mereka gunakan. «Air bisa digunakan untuk melepaskan dahaga, tetapi juga untuk menenggelamkan». Partai-partai itu punya nasib untuk dicurigai, dan bukan keistimewaan untuk disembah-sembah, layaknya tuhan yang tak punya cacat.
Warga perlu menjaga dirinya dari kubangan konflik horizontal sebagai efek dari polarisasi dua kubu yang saling berkontestasi. Semakin banyak pilihan dalam pemilu, sekurang-kurangnyanya tiga, semakin kecil keburukannya. Kekuasaan mesti dipecah agar tidak ada yang terlalu dominan. Warga masyarakatlah yang harusnya mengatur jalannya pertengkaran para elit politik dan bukan sebaliknya. Apabila perlu, kritisisme juga perlu diarahkan pada tokoh-tokoh agama dan institusi pendidikan yang malahan menjadi corong dari elit tertentu. «Kuburan dicat putih tetaplah menyimpan mayat dan tulang belulang».
Warga masyarakat tidak perlu mengikuti standar yang diajukan oleh koalisi-koalisi apapun. Tampilan-tampilan di televisi dan media sosial itu hanyalah permukaan yang tidak harus dipercaya teramat serius. Pengandaiannya adalah standar dan figur politik yang koalisi tetapkan adalah batu pijakan yang diinjak sejauh mengamankan kesepakatan sektoral mereka. Semestinya warga membuat standar tentang visi dan kebijakan tersendiri, yang lebih tinggi dan ketat daripada para elit politik. Tuntut para figur yang mereka jagokan mengikuti standar ideal warga.
Warga perlu waspada untuk tidak melihat kontestasi politik hanya dari wilayah kekuasaan eksekutif. Eksekutif perlu ditertibkan oleh kekuasaan legislatif yang tidak segan beroposisi dan mengawasi, serta oleh kekuasaan yudikatif yang sukar untuk diajak berkompromi. Pertimbangan yang matang untuk menentukan figur-figur di tiga wilayah kekuasaan tersebut sungguh penting. Jangan karena calon wakil rakyat itu kenalan, misalnya, atau bahkan dekat secara keluarga, tetapi licik, korup, dan bego, lalu dipilih. Sentimen dalam demokrasi itu untuk dikelola dan dikendalikan, bukan malah diamplifikasi.
Warga mesti membiasakan diri untuk tidak cepat puas mendengarkan retorika-retorika garang para calon wakil rakyat yang gemar omong Pancasila macam penataran P-4, sembari ditempeli petuah-petuah keagamaan, dan dipercantik dengan kesopanan. Jika di hadapan pertanyaan tentang kualitas pendidikan, disrupsi teknologi, krisis lingkungan, konflik agrariyah, dan kebebasan berpendapat, mereka gagap menjawabnya; itulah indikasi untuk menghapus namanya dari daftar pilihan. Kekuasaan tidak pantas dimanjakan dengan pertanyaan-pertanyaan mudah dan sopan.
Koalisi-koalisi parta politik itu selalu punya waktu dan tempat mewah untuk menggunjingi kita, warga masyarakat; tentang hal-hal yang kita suka dan kita benci, tentang titik-titik lemah kita untuk dimanipulasi. Sudah cukup selama ini rakyat malah sibuk dengan saling menggunjing satu sama lain karena pro koalisi ini dan kontra koalisi itu. Dari situ mereka akan menggiring opini publik. Balas dan jangan diam. Rakyat juga punya waktu dan tempat menyenangkan untuk itu: Di warung-warung kopi, di forum-forum diskusi, di pasar-pasar dan terminal, di media sosial, dandi mana pun. Kita berhak menggunjingi rekam jejak mereka agar tetap bisa mengambil jarak dari iming-iming semu dari kekuasaan.
Seperti seringkali obat ditemukan tidak jauh-jauh dari racun, demikian juga demokrasi yang keracunan mungkin bisa disembuhkan dengan terus-menerus mempertanyakan dan mencurigai sistem kekuasaan yang bekerja di dalamnya. Kita perlu menjadi warga demokratis dengan «metode anarkis» -metode, dan bukan ideologi. Metode anarkis adalah pengandaian bahwa kekuasaan negara berkecenderungan membusuk, yakni memelihara kelas-kelas elit dan mempertajam kesenjangan sosial, dan karena itu, kedaulatan warga mesti dirawat oleh komunitas-komunitas warga. Tidak satupun ideologi politik, baik teokratis maupun sekuler, yang boleh luput dari awasan kita. Kalau kita ingin demokrasi sehat, sikap curiga dan kritis pada elit-elit politik tanpa terkecuali mesti terus dirawat. Jangan sampai, demokrasi dijadikan «kahyangan» dari para dewa-dewi partai yang memainkan nasib rakyat.
Terima kasih untuk ulasan yang sangat bernas ini Pater (Mantan Frater Top zaman saya dulu di Semyopal II 😁).
Pater, bagaimana mungkin kita bisa berbicara soal demokrasi yang berkualitas kalau masyarakat masih dikepung oleh realitas kemiskinan yang akut. Artinya, masyarakat niscaya tetap menjadi pemilih yang pragmatis tanpa logika dan kritisisme yang dalam tentang demokrasi karena mereka masih haus akan kesejahteraan. Sehingga tidak heran masyarakat lebih mementingkan elit politik yang memainkan strategi politik uang (money politik) daripada strategi akal sehat yang berbasis pada diskursus.
Dalam sistem demokrasi, salah kelola dan penyalahgunaan kuasa tidak bisa dilemparkan pada elit saja. Masyarakat juga, sedikit-banyak, turut menyuburkan kondisi-kondisi yang memungkinkan demokrasi menjadi pesakitan. Realitas kemiskinan tidak selalu bisa dijadikan alasan bagi masyarakat untuk tidak mampu bersikap kritis. Bisa dilihat dalam beberapa kasus komunitas-komuntas lokal yang secara ekonomi tidak menguntungkan tetap bisa bersikap kritis pada kebijakan. Hanya komunitas lokal yang kritis tidak lebih banyak daripada komunitas lokal yang mengikuti arus elit politik yang tidak kompeten dalam mengelola keadilan sosial. Saya pribadi berupaya optimis bahwa masyarakat masih punya kemampuan untuk bisa menuntut standar yang tinggi pada para elit politik. Lagipula logika bahwa kemiskinan memundurkan kritisisme warga adalah tidak memadai, sebab sebaliknya juga bisa terjadi: kurangnya kritisismelah yang memicu ketidakadilan dan kemiskinan. Kita memerlukan semakin banyak orang yang punya daya kritis untuk memengaruhi lainnya agar juga punya daya kritis. “Penyebab yang menghasilkan penyebab lain lebih unggul daripada penyebab yang menghasilkan akibat-akibat.”
Robert Michel bilang soal hukum besi oligarki. Elit hanya gandeng tangan sambil makan sate dan minum es doger ya Wajar karena memang yg atur ini barang adalah pemilik modal dan modal itu sendiri. Wajar dan sangat jelas Elit politik tidak bikin apa apa, tidak tau mau bikin apa, selain hanya pesiar persatean koalisi. Ada capres yg hanya lari saja keliling Indonesia entah sampe kapan. Karena memang hanya itu yg bisa dilakukan selebihnya diputuskan oleh modal.
Dalam hal ini saya suka dg pernyataan bu mega: kesabaran revolusioner (bukan kesadaran ya). Rakyat harus banyak sabar
Saya suka tulisan Tuan Ferry. Semoga Ada tulisan lain yg bahas soal toleransi dan bagaimana menjaga Kebangsaan agar tidak menguap menjadi primordialisme konservatif. Tulisan soal bagaimana hukum besi oligarki bekerja dalam politik Indonesia. Tulisan ttg politik dinasti juga ya hehehhe